33 C
Jakarta
Kamis, 6 Oktober 2022

DOB Papua, Masyarakat Tuding Bupati Merauke dan Anggota DPR Diduga Terlibat Kasus Korupsi

Haluannkri.com – Aliansi Masyarakat Nusantara untuk Keadilan meminta KPK dan Mabes Polri mengusut tuntas dugaan ada permainan kotor pejabat daerah dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, saat melakukan aksi di KPK dan Mabes Polri, pada hari Senin 19/9/2022.

Pemerintah telah menyepakati ibu kota di tiga Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yaitu, Nabire menjadi ibu kota Papua Tengah, Merauke menjadi  ibukota Papua Selatan dan Jaya Wijaya menjadi ibu kota Papua Pegunungan.

“Disahkan RUU DOB tersebut pertanda resminya pembentukan
Provinsi baru yang ada di Indonesia.
Pemekaran daerah bukanlah hal yg baru, hal ini sudah sering terjadi di masa lalu, pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Rais selaku korlap.

READ :   Korban Penembakan KKB Papua di Evakuasi Ops Damai Cartenz

Lebih lanjut, ia menyayangkan tujuan baik tersebut dalam prosesnya dinodai oleh permainan kotor yang diduga dilakukan oleh Bupati Merauke dan Anggota DPR YPM dan KW Dengan kewenangannya.

“Diduga Bupati Merauke, YPM dan KW terlibat kasus korupsi pembentukan DOB Papua, dengan mengatur dan melakukan siasat untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tegas Rais.

READ :   Krisdayanti Berkunjung ke Stand Kopi Banten di GBK Saat Festival Kopi Tanah Air, Begini Komentar Tia Rahmania

Adapun oknum Bupati Merauke yang dimaksud Romanus Mbara, DPR Yan Permenas Mandenas (YPM) dari partai Gerindra dan Komarudin Watubun (KW) dari partai PDI Perjuangan.

Hal ini bermula saat terekam dalam video pidato yang beredar luas dimasyarakat yang diucapkan oleh Bupati Merauke yang menyebut keterlibatan anggota DPR saudara Yan Permenas Mandenas (YPM) dan Komarudin Watubun (KW)  yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Adapun tuntutan Aliansi Masyarakat Nusantara untuk Keadilan saat melakukan aksi di KPK RI dan Mabes Polri yaitu:

READ :   Cinta Lingkungan, Mahasiswa Papua Barat Aksi Tanam Pohon

1. KPK RI dan Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan korupsi dan permainan uang atau suap yang melibatkan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, saudara Yan Permenas Mandenas dan Komarudin Watubun.

2. Meminta pada MKD DPR RI memanggil Anggota DPR Yan Permenas Mandenas dan Komarudin Watubun untuk diberikan sanksi yang berlaku.

3. Meminta KPK RI dan Mabes Polri untuk segera menetapkan Yan Permenas Mandenas dan Komarudin Watubun sebagai tersangka.

Demikian tuntutan yang disampaikan saat melakukan aksi.

BERITA TERBARU

BERITA LAINNYA

DOB Dinilai Sejahterakan: Aliansi Masyarakat Adat Papua Gelar Unjuk Rasa Disilang Monas Patung Kuda

Haluannkri.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi masyarakat adat Papua gelar unjuk rasa disilang Monas, patung kuda, dengan jumlah massa 15 orang pada...

Euforia Masyarakat Papua Menyongsong Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77

Oleh: Galang (Pegiat Literasi) Haluannkri.com - Menjelang HUT RI ke 77 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2022, Kelompok Separatis Teroris Papua terus menerus melakukan...

PB HMI Kecam Dugaan Pengusiran Kader HMI Cabang Biak dari Sekretariat Bersama

Haluannkri.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PB HMI, melalui Ketua Bidang Infokom, Firman Kurniawan Said mengecam dugaan pengusiran Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam...

Berharap Kesejahteraan, Ribuan Warga Mimika dukung Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Haluannkri.com - Ribuan warga Kabupaten Mimika, Papua turun ke jalan menggelar aksi dukungan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua Tengah. Massa juga menegaskan wilayah...